go. Pelajari isi dan dampaknya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Jakarta : MISWAR. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Pasal 38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Indonesia-Australia. Undang-undang terbaru yang mendefinisikan nelayan kecil adalah UU No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran. Pengelolaan perikanan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dengan penetapan 11 (sebelas) asas sebagai landasan tempat berpijak tingkah laku masyarakat dan ataupun pemerintah yaitu, asas manfaat;. Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan. Bassie, Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 31 Tahun 2004 mengenai perikanan yang disahkan oleh DPR dan Presiden pada tahun 2009. ABSTRAK: a. Mencabut a. Bersinergi, Bea Cukai dan BNN Provinsi Bali Ungkap Sejumlah Kasus Narkotika. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021. 11, Jl. Tindak Pidana Dibidang Perikanan (Illegal Fishing) Bilamana dicermati Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan. Walaupun peraturan perundang-undangan yang telah ada sudah banyak mengatur mengenai IUU Fishing yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang No 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. 92, TLN NO. Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kasus illegal fishing di perairan Indonesia oleh nelayan asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang berbentuk pelanggaran wilayah. : Peraturan Perundang-undangan. UU 31/2004 ttg Perikanan; UU 27/2007 ttg WP3K; UU 45/2009 tt Perubahan UU 31/2004; UU 1/2014 tentang Perubahan Atas UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang tentang Perikanan diubah dengan UU 45 tahun 2009 karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. PUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP) UU-45-2009. Usaha Pengolahan Ikan. Aturan hukum. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG TENTANG PERIKANAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERIKANAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 46 ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis,No Jenis No. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh. 5. Pertanggungjawaban Pidana Atas Korporasi Mengamati pasal-pasal tindak pidana dalam undang. berdasar Undang-Undang Perikanan ini. Undang. Tafsiran. Mar 31, 2020. Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Bahwa berdasar pada asas dan tujuan pengelolaan perikanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka sesungguhnya pengelolaan perikanan merupakan penjewantahan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana posisi Negara mengutamakan kepentingan. Bassie, Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. ABSTRAK: a. 16, LN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166); 3. Berlangganan Pro. Kata Kunci: Perikanan, Alat Tangkap BerbahayaPenangkapan Ikan Terukur Amanah UU Perikanan. ) di Wilayah Negara Republik Indonesia. : 700 Kali Tayang. meminda undang-undang bertulis berhubung dengan perikanan, termasuk pemuliharaan, pengurusan dan pemajuan penangkapan ikan dan perikanan kelautan dan muara, di perairan perikanan Malaysia dan dengan penyu dan penangkapan ikan di sungai dalam Malaysia; DAN BAHAWASANYA menurut Fasal (1) Perkara 74 PerlembagaanUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. perikanan terdapat pada Pasal 1 Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan; 2. Jenis/Bentuk Peraturan. UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang ketentuan hukum. Pertimbangan Keuangan 2. Anda bisa mengunduh, melihat,. Wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut, dan pelindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan. Download. Dengan asas-asas yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan tempat berpijaknya tingkah laku semua warga masyarakat termasuk pemerintah dalam mengelola perikanan. ), dan Rajungan (Portunus spp. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Rabu, 18 Mei 2022 11:03 WIB. 118 Tahun 2004. 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668); b. Pejabat Undang-Undang di. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan. Di dalam penelitian ini hukum ditengakkan dengan memberlakukan acuan dari Pasal 45 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran. perikanan ESDM Kawasan hutan Pertanian Tetap memberikan ruang untuk perlindungan produk pertanian dalam negeri Integrasi perizinan usaha kapal perikanan diaturbidang perikanan diatur dengan undang-undang . UU No. ), Kepiting (Scylla spp. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. Identifikasi dan Rumusan Masalah 1. Lidkadja & Daniel F. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga. Pengadilan perikanan lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara. Peraturan Judul Ditetapkan Diundangkan Status; 1: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: 138/2023: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Daftar Inventarisasi Masalah dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: KEP. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Definisi kawasan konservasi berdasarkan ketiga undang-undang tersebut adalah sama yaitudiundangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) serta beberapa peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri. 45. Perikanan - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Hal ini berpotensi kuat menyebabkan eksploitasi sumber daya ikan Indonesia secara besar-besaran oleh pihak asing, seperti halnya terjadi di tahun 2000-an sampai. Undang-Undang No 7 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. 4. 2006/NO. Indonesia yang secara geografis wilayahnya. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. id Call Center KKP: 141Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan apakah dalam kedua undang-undang tersebut saling tumpang tindih atau bertentangan. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang No. Undang - Undang No. Kepelabuhanan Perikanan; Mengingat : 1. Abstrak. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara. UNDANG –. SMS/WA : 085155066343 (SIRATU) Email : ppnratu. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1),Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan. 9/PERMEN-KP/2020, BN. Undang-undang (UU) NO. Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN,. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021. Pengawasan e. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Badan / Pengarang: Indonesia. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. Ditetapkan Tanggal : 28. dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. kkp@kkp. Tempat Penetapan. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan di bidang. Selain itu kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan juga diatur dalam Undang. Perikanan. Jadi, 13 Ibid 14 Ibid ketentuan Undang-undang Perikanan telah mengimplementasikan beberapa ketentuan UNCLOS 1982. 000. Mengingat: Pasal 20, pasal21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beleid tersebut merupakan turunan dari amanat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UUCK) yang sebelumnya telah disahkan Pemerintah dan DPR- RI. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang. 31 Tahun 2004. Undang-Undang Perikanan tahun 2009 bertujuan untuk mempromosikan praktik-praktik penangkapan ikan yang. NO. Mengingat : Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Yang Dilakukan Kapal Ikan Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor 99 K/Pid. Undang-undang (UU) tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. Pasal 101 undang-undang perikanan menyebutkan sebagai berikut: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perikanan. UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. LN No. Tujuan Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis maka didapatlah beberapa tujuan dalam pembuatan makalah kali ini yaitu: 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2004 tentang Perikanan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Selanjutnya disebut UU PWP3K). 3. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah lautUsulan itu adalah kepada presiden untuk memerintahkan menterinya, mengubah undang-undang perikanan tadi di mana ada pasal penenggelaman menjadi tidak ada. Sumber Daya Perikanan adalah potensi semua daya ikan, sumber sumber daya. d. UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia. A. Dilihat dari segi perkembangan teknologi: modern tentang penggunaan laut. Pelajari isi dan dampaknya bagi sektor perikanan nasional. Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan. go. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. 31 tahun 2004 yang terdahulu, adalah penekanan pada ketentuan sanksi pidana berat terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3. : 1. U. UU No. B. UU ini mengubah beberapa pasal yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 46 ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis,CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Ditetapkan Tanggal. Penerapan hukum progresif oleh Lembaga Kejaksaan dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan. Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan. 16 Jakarta Pusat Telp. 34 Nur Sulistyo Budi Ambarini, Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Dalam Pengembanga Usaha Perikanan Berkelanjutan Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. Dasar hukum pengenaan sanksi pidana diatur pada Pasal 84 s. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang K onservasi Sumber Daya . 45 tahun 2009, yang dimaksud dengan budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya dalambahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;. nantinya sebagai aturan operasional pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja," ungkap Direktur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. id. Pejabat Undang-Undang bertanggungjawab memberi khidmat nasihat perundangan kepada Jabatan dalam perkara berkaitan pemuliharaan, pengurusan dan pemajuan sektor perikanan di Malaysia. 1. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebutlah, Pasal 71 menjelaskan bahwa pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak. Parlemen membuat Undang-Undang Perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat yang mencintai hukum di Indonesia Dengan berdasarkan latar belakang diatasmaka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul: “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan BahanUndang-Undang Perikanan, terdapat pada pasal 84 sampai dengan 104. bahwa perairan yang berada di Menimbang : a. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. Undang-undang ini berlaku untuk: a. Ikan patin, ikan bawal, ikan nila, dan ikan lele menjadi andalan dalam implementasi undang-undang ini. Diubah dengan : PERPU No. SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN . Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tindak pidana perikanan adalah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 8 Ayat (1) (2) Dan (3), Pasal 9 Dan Pasal 12. yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Pro. 28/MEN/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM BUDIDAYA UDANG DI TAMBAK MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,. E. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009KOMPAS. U. 4142526saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. com, sebuah penerbit yang berfokus pada penerbitan buku-buku hukum dan. dan Perikanan pada tahun-tahun sebelumnya maka pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) dengan memberikan pertimbangan bahwa: Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukanUndang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Undang - Undang No. Konsep ketiga tersebut adalah kesatuan atau unifikasi hukum nasional. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 27 Mei 2019 Dilihat : 4550. 60/tahun 2007, tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, dan Undang-undang No. Kelautan dan Perikanan melalui Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut: Dasar Hukum a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. Sejarah Hukum Perikanan. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 27 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat. kkp. Jakarta. ABSTRAK: bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan.